Kita harus mengetahui dan mematuhi seluruh peraturan sanctions dan pengendalian ekspor yang berlaku dan memengaruhi kegiatan usaha kita. Dalam kondisi apa pun, kita tidak boleh, baik secara langsung maupun tidak langsung:

• memasok produk atau jasa, atau mengizinkan produk atau jasa kita dipasok, kepada siapa pun;
• membeli barang atau jasa dari siapa pun;
• atau berurusan dengan orang atau properti apa pun yang melanggar sanksi, embargo perdagangan, kontrol ekspor, atau pembatasan perdagangan lainnya yang berlaku.

Sanctions dapat dikenakan oleh negara individu, seperti AS atau Inggris, atau lembaga supranasional, seperti PBB dan Uni Eropa.

Sanksi tidak hanya menargetkan seluruh negara dengan pembatasan ekonomi, perdagangan, atau diplomatik. Semakin banyak, mereka menangkap transaksi langsung atau tidak langsung dengan individu, perusahaan, organisasi, dan kelompok yang terkena sanksi yang berlokasi di seluruh dunia dan dikenai sanksi karena berbagai alasan kebijakan yang berbeda.

Beberapa sanksi menargetkan transaksi dengan sektor industri tertentu, atau ekspor atau impor barang dan jasa ke atau dari Wilayah yang Dikenai Sanksi tertentu.

Sejumlah sanctions memiliki cakupan yang sangat luas. Sebagai contoh, sanctions AS dapat berlaku bahkan bagi selain orang AS, misalnya BAT, ketika bertindak sepenuhnya di luar wilayah AS. Secara khusus, sanctions AS bahkan melarang penggunaan mata uang dolar AS dan bank AS untuk melakukan pembayaran antara pihak non AS yang melibatkan Pihak yang Dijatuhi Sanctions atau Wilayah yang Dijatuhi Sanctions, juga ekspor/ekspor kembali/alih muatan produk yang berasal dari AS dan produk yang berisi komponen dari AS ke atau untuk Wilayah atau Pihak yang Dikenakan Sanctions. Bahkan meskipun tidak ada nexus AS, Pemerintah AS dapat dan mengenakan sanctions balasan terhadap pihak yang dianggap memberikan dukungan materi untuk Pihak yang Dikenakan Sanctions.

Terpisah dari sanctions, pengendalian ekspor membebankan kewajiban perizinan pada pergerakan lintas batas terhadap jenis barang tertentu. Jika pengendalian ekspor berlaku atas suatu barang, kita harus selalu memastikan bahwa kita telah memperoleh izin yang sesuai sebelum mengekspornya.

Pelanggaran sanksi dan kontrol ekspor dapat menimbulkan hukuman serius, termasuk denda, pencabutan izin ekspor, dan hukuman penjara bagi individu, selain kerusakan reputasi yang signifikan.

Kita juga dapat dibatasi untuk menggunakan produk dan layanan dari suatu vendor dalam kaitannya dengan atau dari Wilayah yang Dikenakan Sanctions, meskipun ini sah untuk Group.

Sejalan dengan Prosedur Kepatuhan Sanksi, pengendalian internal Perusahaan Group dan unit bisnis harus meminimalkan risiko pelanggaran sanksi dan pengendalian ekspor, serta memberikan pelatihan dan dukungan untuk memastikan bahwa Karyawan memahaminya dan menerapkannya secara efektif, khususnya jika pekerjaan mereka melibatkan transfer keuangan internasional atau pasokan atau pembelian produk, teknologi, atau layanan lintas batas.

Daftar Wilayah yang Dijatuhi Sanksi dan Pihak yang Dijatuhi Sanksi sering berubah. Jika pekerjaan kami melibatkan penjualan, pengadaan, atau pengiriman produk, teknologi, atau layanan lintas batas negara, kami harus selalu mengikuti peraturan terkini dan selalu mematuhi sepenuhnya Prosedur Kepatuhan Sanksikami.

Selain sanksi terhadap tempat, pengecualian terjadi dan masih berdampak buruk bagi kita jika berinteraksi dengan bisnis yang secara langsung atau tidak langsung terlibat atau mendapatkan keuntungan dari Wilayah yang Dijatuhi Sanksi atau Pihak yang Dijatuhi Sanksi. Namun, analisis hukumnya rumit dan kami juga harus mempertimbangkan risiko yang lebih luas, sehingga nasihat hukum diperlukan sebelum kami menjalankan bisnis apa pun yang melibatkan Wilayah yang Dikenai Sanksi atau Pihak yang Dikenai Sanksi. Kita juga harus berkonsultasi dengan bagian Hukum apabila ada tanda-tanda transaksi yang mungkin melibatkan Wilayah yang Dikenai Sanksi atau Pihak yang Dikenai Sanksi.

Seluruh Perusahaan Group harus mematuhi  M&A Transactions Compliance Procedure .

Kita juga harus segera memberitahu Legal Counsel setempat jika kita menerima permintaan atau komunikasi terkait sanctions dari badan resmi mitra bisnis kita (termasuk bank kita). Terkadang bank kita (dan vendor lainnya) memiliki ekspektasi yang melampaui ketentuan hukum dimana hal ini kita dasarkan melalui persyaratan transparansi kita. Kita harus selalu bersikap transparan dengan bank dan mitra bisnis kita yang lain jika hendak melibatkan mereka dalam aktivitas yang rentan terhadap sanctions. Khususnya, kita tidak boleh menyembunyikan atau menyamarkan bahwa suatu kegiatan usaha rentan terhadap sanctions.

Untuk informasi selengkapnya mengenai sanksi dan langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk mengurangi risiko ini, baca  Sanctions Compliance Procedure .